Cilukba.com, Metro – Pemerintah Kota Metro melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berkomitmen menekan angka Inflasi demi mengendalikan harga kebutuhan pokok agar tidak membenani masyarakat.
Langkah taktis itu, setelah tayangnya rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Metro pada 2 November 2026 yang mencatat inflasi tahunan (year-on-year/yoy) Oktober 2026 sebesar 3,75 persen.
Angka tersebut berada di atas batas atas sasaran inflasi nasional sebesar 3,5 persen, sementara inflasi bulanan (month-to-month/mtm) tercatat 0,59 persen dan inflasi tahun kalender (year-to-date/ytd) sebesar 2,87 persen.
Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, terutama cabai merah, cabai rawit, beras, dan bawang merah, menjadi perhatian serius Pemkot Metro dalam mengambil langkah pengendalian yang lebih intensif dan terukur.
Walikota Metro Bambang Iman Santoso, melalui Sekretaris Daerah Pemkot setempat, Ahmad Hariyanto menegaskan angka inflasi tersebut bukan sekadar statistik, melainkan peringatan bagi pemerintah untuk memastikan stabilitas harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Kami tidak ingin masyarakat menjadi pihak yang harus menanggung beban akibat kenaikan harga kebutuhan pokok. Pemerintah tidak boleh hanya mencatat kenaikan harga, tetapi harus melakukan intervensi nyata, memastikan pasokan tersedia, distribusi lancar, dan harga tetap terjangkau,” kata Sekda.
BUKAN SEKADAR PEMANTAUAN, TAPI INTERVENSI NYATA
Melalui TPID, Pemerintah Kota Metro mengoptimalkan strategi 4K sebagai instrumen utama pengendalian inflasi daerah diantaranya:
1. Keterjangkauan Harga: Pemantauan harian harga dan stok di empat pasar utama (Pasar Kopindo, Pasar Tejo Agung, Pasar Margorejo, dan Pasar Sumbersari). Dilengkapi dengan monitoring distributor, inspeksi mendadak (sidak) pasar, Gerakan Pangan Murah (GPM), Operasi Pasar, subsidi komoditas pada operasi pasar tertentu, serta penguatan Toko MAPAN (Metro Maju Antisipatif Pengendalian Harga Pangan).
2. Ketersediaan Pasokan: Pemerintah mendorong gerakan menanam dan pemanfaatan lahan kosong. Dilakukan pula pemantauan ketersediaan BBM dan LPG, penjagaan pasokan di Toko MAPAN, penyuluhan pertanian, pengendalian hama, bantuan benih, serta pembinaan budidaya perikanan dan peternakan.
3. Kelancaran Distribusi: Pemerintah memperkuat kerja sama antardaerah untuk menjaga kesinambungan pasokan komoditas strategis, di antaranya dengan Kabupaten Solok untuk komoditas bawang merah dan Kabupaten Kulon Progo untuk komoditas cabai merah.
4. Komunikasi yang Efektif: TPID secara konsisten melaksanakan High Level Meeting (HLM), mengikuti rapat koordinasi mingguan bersama Kemendagri, serta memperkuat koordinasi dengan agen, distributor, Bulog, dan Forkopimda. Informasi perkembangan harga juga disampaikan melalui media sosial, Radio Metropolis, dan Portal Satu Data Kota Metro.
JELANG NATARU, INTERVENSI DIPERKUAT
Menghadapi momentum Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), Pemerintah Kota Metro menyiapkan sejumlah langkah lanjutan untuk mengantisipasi potensi kenaikan permintaan dan gejolak harga:
· Penyaluran bantuan pangan berupa beras cadangan sebanyak 4,9 ton bagi keluarga dengan anak yang mengalami stunting.
· Penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah Pusat periode Oktober-Desember kepada 18.144 Penerima Bantuan Pangan.
· Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dua kali dalam satu bulan dan pembagian bibit cabai gratis di pasar tani Metro Bahagia.
· Operasi Pasar Murah menjelang Nataru (komoditas minyak goreng dan beras) sebanyak delapan kali dalam satu bulan.
· Sidak pasar dan agen untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan stok.
· Pelaksanaan HLM TPID Kota Metro, Capacity Building TPID, serta penguatan koordinasi dengan TPID Provinsi Lampung dan Bank Indonesia.
Ahmad Hariyanto menegaskan seluruh langkah tersebut harus dilaksanakan secara konsisten dan tidak berhenti pada kegiatan seremonial.
“Gerakan Pangan Murah, pembagian bibit cabai gratis, operasi pasar, pengawasan distributor, hingga kerja sama antardaerah harus benar-benar mampu menjaga pasokan dan menekan tekanan harga,” ujarnya.
Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri. Dukungan distributor, pelaku usaha, petani, pedagang, dan masyarakat sangat dibutuhkan. Pemerintah juga mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak melakukan panic buying, dan berbelanja secara bijak.
Oleh sebab itu, Pemkot Metro memastikan pengendalian inflasi tetap menjadi agenda prioritas, dengan fokus pada stabilitas harga, kecukupan pasokan, kelancaran distribusi, serta perlindungan daya beli masyarakat.
“Mari bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi Kota Metro. Pemerintah terus bekerja dan memperkuat koordinasi agar inflasi Kota Metro dapat kembali berada dalam sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen hingga akhir 2026,” imbuhnya.(**)