Dirasa Berat, Warga Hadimulyo Timur Keluhkan Uang Komite Sekolah

Reses Ketua Komisi II DPRD Kota Metro, Fahmi Anwar di Kelurahan Hadimulo Timur./rd

Cilukba.co, Metro – Masyarakat di Bumi Sai Wawai kembali mengeluhkan Uang Komite Sekolah. Keluhan tersebut diutarakan dalam Reses Ketua Komisi II DPRD Kota Metro, Daerah pemilihan (Dapil) I Metro Pusat yang berlangsung di Kelurahan Hadimulyo Timur, Selasa (21/6/2022).

Ketua Komisi II DPRD Kota Metro, Fahmi Anwar mengatakan, dalam reses itu banyak warga mengeluhkan bayaran uang Komite sekolah yang dianggap sangat memberatkan perekonomian.

Menurutnya, hal itu merupakan tugas Legislatif untuk menyampaikannya, lantaran ini juga termasuk kedalam 9 program unggulan walikota Metro.

“Tadi masyarakat banyak yang mengeluhkan uang komite sekolah itu, karna dirasa sangat memberatkan masyarakat,” ungkapnya.

Selain Uang Komite sekolah tersebut, secara umum masyarakat juga menyampaikan beberapa usulan mengenai pembenahan infrastruktur.

“Ya, masyarakat yang harus di kedepankan, yang sampai hari ini memang kita merasakan banyak permasalahan-permasalahan terutama pada infrastruktur umum seperti jalan yang ada dikota Metro,” paparnya.

Lalu, lanjutnya, berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat terutama berkenaan dengan insentif para pamong, juru kunci, dan lainnya juga dianggap kurang proporsional menjadi usulan pada Reses ini.

“Yang hari ini mungkin pemerintah sudah optimal tapi bagaimana untuk proses tepat sasarannya, karena ada beberapa keluhan dari beberapa kelurahan ada yang merasa tidak proposional ketika memberikan insentif insentif honor honor berbagai tempat,” ujar dia.

“Contohnya insentif berkenaan dengan guru ngaji TPA, ada satu wilayah yang guru TPA-nya itu 10 orang, tapi yang diberikan hanya 3 orang, sehingga 3 itu dibagi 10, jadinya kan ga seberapa nilainya,” tambah dia.

Menurutnya, hal itu perlu perhatian khusus teruntuk pemerintah setempat agar dapat diaesuaikan dengan fakta dilapangan.

Tidak hanya itu, peraoalan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) juga menjadi salah satu keluhan di masyarakat.

“Jadi tadi kita sudah sampaikan, ini pemerintah lagi menyetop untuk sementara pembayaran PBB-P2 itu, untuk menemukan format yang benar benar tidak membebankan bagi masyarakat,” paparnya.

Kemudian, ia berharap apa yang belum terakomodir bisa diakomodir ditahun berikutnya.

“Kita berharap untuk sesegera mungkin berkenaan dengan kegiatan kegiatan yang memang seharusnya sudah bisa berjalan ditahun 2022 ini,” harapnya.(rd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *