Cilukba.co, Metro – Pemerintah Kota (Pemkot) Metro mengatur strategi guna pengendalian inflasi bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Tujuannya, supaya Pemkot mampu mengantisipasi inflasi keuangan daerah dalam sektor pendapatan dan pengeluaran anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
Oleh sebab itu, Walikota Metro Achmad Pairin, meminta kepada pihak Bank Indonesia (BI) Cabang Lampung untuk rutin berkoordinasi seputar strategi penekanan inflasi di daerah.
“Hal ini berkaitan dengan merumuskan strategi dan langkah-langkah kita dalam pengendalian inflansi, terutama di dalam situasi Covid-19 di Lampung. Terlebih di Kota Metro. Saya juga minta, agar OPD lain diinformasikan mengenai hasil rapat kita saat ini, agar segala macam permasalahan keuangan bisa teratasi,” kata Pairin saat high level meeting di OR Setda Pemkot setempat, Kamis (15/10/2020).
Kepala BI Provinsi Lampung Budiharto Setyawan mengatakan, pandemi Covid-19 mengakibatkan inflansi berkurang. Hal ini juga berdampak dengan adanya PSBB di daerah lain di Provinsi Lampung.
“Situasi ini juga mengakibatkan prekonomian global menurun, dari penyerapan tenaga kerja yang rendah. Secara nasional mengalami deflasi 0,05% pada bulan Desember. Sedangkan perkembangan inflansi di Kota Metro berdasarkan hasil Survei Pemantauan Harga (SPH) terhadap komoditas, pada minggu ketiga bulan Oktober 2020 tercatat inflasi sebesar 0,24%,” papar Kepala BI.
Menurut dia, untuk meningkatkan tekanan harga pasar ekonomi harus di dorong dengan naiknya harga pada beberapa komoditas hortikultura, seperti cabe merah, tomat sayur, kangkung dan jeruk dengan jumlah pasokan yang menurun. Untuk komoditas utama penyumbangan inflasi Kota Metro yaitu bawang merah, beras dan cabe merah.
“Sementara untuk kondisi pasokan yang relatif terjaga di Kota Metro, berupa bawang merah, aneka cabai, gula pasir, daging ayam, telur ayam, beras, minyak goreng dan daging sapi,” katanya.
Bahkan dia menafsirkan, dalam proses pencapaian inflasi tahun 2020 diperkirakan stabil dan berada dalam sasaran. Kedepan permintaan domestik diperkirakan masih terbatas, dikarena dari potensi gangguan pasokan pangan pasca penyelenggaraan PSBB Covid-19 dan resiko kemarau.
“Kami melakukan kebijakan pengendalian inflasi di masa pandemi Covid-19 dengan TPIP dan TPID. Pengembangan berbagai kegiatan dan inovasi pengendalian inflasi di masa krisis, yang meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan, pasokan kelancaran dan komunikasi efektif,” jelas Kepala BI.
Nantinya, dia menambahkan, pihaknya akan melakukan digitalisasi di bidang pertanian baik di hulu dan hilir. Di Sumatera, termasuk di Lampung hal ini dilakukan melalui Kartu Kerja Berjaya.
Ditempat yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Cabang Metro Metro Taulina Anggarani mengatakan salah satu permasalahan saat ini yaitu harga gas 3kg yang cukup tinggi, sedangkan di Bandar Lampung harganya berbalik lebih rendah.
“Kami juga menelusuri dari pedagang kecil, besar dan pengecer. Bahwa dari pedagang besar stabil, namun di pengecer harganya tinggi. Hal ini karena adanya penambahan konsumen, namun pasokan dari pusat jumlahnya tetap. Maka dari itu, kami menginginkan adanya peningkatan jumlah pasokan gas 3 kg,” terangnya.
Dalam rapat tersebut, Ketua BPS juga menyinggung mengenai harga bawang memang mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan dari gudang distributor dan pemasoknya harga bawang mengalami kenaikan.(Av)